Konservasi Lahan di Tegalwaru Harus Diperluas
TEGALWARU, RAKA - Jika tambang batu kapur di Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru tetap dibiarkan dan terus dieksploitasi, sementara kebutuhan air terus meningkat, dipastikan kekeringan akan terjadi terus menurus. Untuk meminimalkan kondisi tersebut maka konservasi lahan harus terus ditambah, sebab kebutuhan air manusia tiap harinya mencapai sekitar 60 liter.
"Saya berharap pada pemerintah agar dapat mengarahkan penduduk melakukan penambangan batu kapur secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Selain itu pemerintah supaya lebih memperhatikan wilayah pertambangan yang ada di daerahnya, agar penduduk dapat melakukan penambangan secara bijaksana," ujar Marlina (20), warga Kampung Jati, Desa Jatilaksana yang juga pengamat masalah lingkungan, beberapa waktu lalu.
Bukan hanya itu, Marlina juga mengingatkan perlunya koordinasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baik antar penambang, pemilik modal, masyarakat dan pemerintah. Paling tidak untuk mengupayakan agar usaha yang dilakukan tidak merusak lingkungan. "Perlu ada koordinasi antar pemilik lahan penambangan batu kapur untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Selain itu, harus ada upaya menciptakan sektor mata pencaharian lain sebagai penopang kehidupan masyarakat setempat, serta penutupan bekas galian penambangan batu kapur dan menanami kembali agar terjaga kelestarian lingkungan pertambangannya. Bukan malah terus membiarkan pertambangan tersebut terus bertambah," tandas Marlina, seraya menambahkan saat ini lahan batuan kapur sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan.
Perlu disampaikan, sebelumnya galian C yang disinyalir ilegal di Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, sempat diprotes warga. Pasalnya, selain menggunakan alat berat, aktivitas tambang tersebut juga kerap menggunakan bahan peledak. Bahkan keluhan itu juga dilontarkan warga Desa Tamansari dan Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan. Masyarakat mengeluhkan akibat penambangan menggunakan alat peledak tersebut mengakibatkan dinding rumah warga sekitar pertambangan retak-retak. (ark/raka)
"Saya berharap pada pemerintah agar dapat mengarahkan penduduk melakukan penambangan batu kapur secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Selain itu pemerintah supaya lebih memperhatikan wilayah pertambangan yang ada di daerahnya, agar penduduk dapat melakukan penambangan secara bijaksana," ujar Marlina (20), warga Kampung Jati, Desa Jatilaksana yang juga pengamat masalah lingkungan, beberapa waktu lalu.
Bukan hanya itu, Marlina juga mengingatkan perlunya koordinasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baik antar penambang, pemilik modal, masyarakat dan pemerintah. Paling tidak untuk mengupayakan agar usaha yang dilakukan tidak merusak lingkungan. "Perlu ada koordinasi antar pemilik lahan penambangan batu kapur untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Selain itu, harus ada upaya menciptakan sektor mata pencaharian lain sebagai penopang kehidupan masyarakat setempat, serta penutupan bekas galian penambangan batu kapur dan menanami kembali agar terjaga kelestarian lingkungan pertambangannya. Bukan malah terus membiarkan pertambangan tersebut terus bertambah," tandas Marlina, seraya menambahkan saat ini lahan batuan kapur sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan.
Perlu disampaikan, sebelumnya galian C yang disinyalir ilegal di Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, sempat diprotes warga. Pasalnya, selain menggunakan alat berat, aktivitas tambang tersebut juga kerap menggunakan bahan peledak. Bahkan keluhan itu juga dilontarkan warga Desa Tamansari dan Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan. Masyarakat mengeluhkan akibat penambangan menggunakan alat peledak tersebut mengakibatkan dinding rumah warga sekitar pertambangan retak-retak. (ark/raka)
Komentar
Posting Komentar